Selain persoalan parkir, konflik juga merembet ke masalah fasilitas umum (fasum) yang disebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kota atau Pemkot Bekasi selama sekitar 15 tahun.
Baca Juga: Niat Belanja buat Jualan, Emak-emak di Bekasi Malah Jadi Sasaran Begal, Pelaku Kini Diburu
Warga menolak pengelolaan kawasan oleh pihak swasta dan meminta fasum segera diserahkan kepada Pemkot Bekasi agar nantinya pengelolaan lingkungan bisa dilakukan bersama RT dan RW setempat.
Tak hanya itu, warga juga memprotes biaya Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp850 ribu per bulan yang dinilai terlalu tinggi dan tidak disertai transparansi penggunaan anggaran.
“Kami ini salah satu penyumbang PBB terbesar di Bekasi Selatan. Makanya kami minta mesin parkir liar dibongkar dan fasum segera diserahkan ke Pemda sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2009,” tegas Daniel.
Ia juga mengungkap bahwa wali Kota Bekasi sebelumnya disebut sudah berkomitmen akan melayangkan surat teguran hingga mengambil alih fasum secara paksa pada Juni 2026 apabila pengembang tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Baca Juga: Diduga Hindari Jalan Berlubang, Siswa SMK Global Mulia Meregang Nyawa Sepulang Sekolah
Warga pun berencana kembali mendatangi Kantor Wali Kota Bekasi pada 20 Juni 2026 untuk menagih realisasi janji ketegasan pemerintah kota.
“Kami tidak akan berhenti bersuara. Kalau pemkot tidak segera turun tangan, kami siap membawa aspirasi warga ruko sampai ke Jabar 1,” ujarnya.
Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Grand Galaxy City belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga maupun aksi yang berlangsung di depan kantor mereka.(mame)